Jurnal Gempa
Sabtu, 26 Agustus 2006
Kami menerima kunjungan Jacob, dari Gereja Reformeed di Kanada. Dia diantar oleh Marvin dan Martin dari GenAssist. Kami memaparkan perkembangan proyek pembangunan rumah berukuran 3 x 4 meter. Hingga saat ini, sudah hampir 90 persen dari 279 unit rumah sudah selesai pengerjaannya. Sebagian rumah sudah memasang atap genting, sehingga sudah bisa dipakai untuk tempat berteduh.
Nilai proyek untuk setiap unit rumah sebesar 200 US$. Bantuan diberikan dalam bentuk satu rit pasir, 15 zak semen, besi (ring, kolom dll) dan kawat bendrat. Sedangkan penduduk menyediakan bata, genting, kusen dan tenaga kerja. Melihat hasil pekerjaan tim GKI, Jacob terlihat sangat terkesan. "Kami sangat senang bekerjasama dengan tim yang solid dan bekerja secara profesional," katanya. Dia mengambil beberapa foto rumah untuk dilaporkan ke Kanada.
Dalam kesempatan itu Jacob menceritakan kesulitan yang sedang mereka hadapi. Saat ini, bangsa Kanada sudah mengalami "disaster fatigue" atau "keletihan bencana." Akhir-akhir ini, banyak sekali terjadi bencana. Mulai dari Tsunami di Aceh, gempa di Pakistan dan Iran, gempa di Jawa Tengah hingga Tsunami kecil di Pangandaran. Berita-berita tentang bencana itu telah membuat bangsa Kanada mengalami kejenuhan. Itu sebabnya ada penurunan drastis dalam hal jumlah bantuan yang diberikan. Jacob mencontohkan, ketika terjadi Tsunami di Aceh, bantuan yang diberikan sebesar 6 juta US$. Sedangkan untuk gempa di Jogja dan Jawa Tengah ini "hanya" tersedia 300 ribu US$.
Saat ini, GenAssit tengah mengupayakan bantuan dari pemerintah Kanada. Namun hal ini tidak mudah, karena pemerintah Kanada memiliki rencana menyalurkan bantuan melalui Lembaga Multidonor. Maksudnya beberapa negara maju seperti Kanada, Jerman, Amerika, Perancis dll akan menggabungkan bantuan ke dalam satu lembaga donor. Jika ini terjadi, maka tidak ada jaminan bahwa bantuan tersebut akan diberikan kepada pihak yang tepat.
Kenyataan di lapangan menunjukkan, ada beberapa organisasi bantuan yang "sembarangan" dalam memberikan bantuan. Sebagai contoh adalah Organisasi Palang Merah dari sebuah negara maju di Eropa. Mereka punya program untuk membangun rumah transisi, berupa rumah dengan tiang dari kayu kelapa dan dinding bambu. Mereka membangun dua rumah percontohan di setiap desa. Setelah itu mereka menge-drop bertruk-truk dinding bambu dan kayu glugu (batang kelapa). Kepada warga desa, mereka berpesan, "Kami sudah membangun rumah percontohan. Ini bahan-bahan bangunan rumah yang dibutuhkan. Silakan membangun rumah dengan mencontoh rumah tersebut!" Sesudah itu mereka pergi 'mak semprung'.
Hingga kini, bahan-bahan bangunan tersebut masih teronggok di pojokan desa. Tidak ada warga desa yang menyentuh bangunan tersebut. Jika dibiarkan begitu terus-menerus, maka bahan bangunan tersebut akan mengalami kerusakan. Kalau tidak dimakan rayap, ya akan mengalami kelapukan karena sengatan panas dan kelembaban udara.
Persoalan lain yang menghambat rekonstruksi ini adalah sikap pemerintah yang tidak jelas. Pemerintah Kabupaten Klaten tidak mempunyai blue print penanganan gempa. Kebijakannya pun sering berubah-ubah. Ada kesan pemerintah bersikap ekstra hati-hati mengingat anggaran yang terbatas, sementara jumlah korban sangat besar (di Klaten lebih dari 40 ribu rumah yang roboh). Salah satu hambatan yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah adalah soal kriteria rumah yang akan dibantu pemerintah. Pejabat di pemda pernah mengatakan bahwa pemerintah tidak akan memberikan bantuan kepada rumah warga yang sudah dibangun lagi, tapi luas bangunannya melebihi 21 meter persegi. Meski begitu, keputusan ini bukan kebijakan resmi pemerintah kabupaten Klaten. Ada juga kabar bahwa bantuan disalurkan dalam tiga tahap. Tahap pertama disalurkan pada bulan Nopember. Bantuan berikutnya diberikan pada tahun depan dan tahun depannya lagi.
Jika ditilik lebih jauh, persoalan yang sesungguhnya bukan pada keterbatasan anggaran melainkan karena krisis kepemimpinan di kalangan pemerintah. Kenyataan menunjukkan bahwa pemerintah tidak berfungsi di wilayah gempa. Pejabat-pejabat pemerintah hanya berfungsi sebagai manajer, bukan sebagai leader. Mereka tidak punya visi, inisiatif dan keberanian mengambil risiko dalam menangangi gempa ini.
Pengalaman tim GKI menunjukkan, kami masih bisa membangun kembali rumah-rumah yang roboh hanya dengan dana yang semula akan dipakai untuk membuat tenda. Ini menunjukkan bahwa dana yang terbatas bukanlah penghambat utama. Kuncinya adalah kemampuan mengorganisasikan masyarakat (community develompment). Dengan pendekatan yang tepat, korban gempa sebenarnya bersedia bekerja untuk membangun kembali rumah mereka. Mereka juga tidak keberatan jika harus menyediakan sisa-sisa bangunan yang masih dipakai. Mereka juga rela menyediakan tenaga untuk mengerjakan pembangunan itu. Semua itu bisa dilakukan karena ada kepemimpinan dan pengorganisasian masyarakat. Kami selalu menjalin komunikasi dan kerjasama dengan ketua-ketua RT. Mereka inilah yang menjadi pemimpin sesungguhnya di masyarakat. Mereka berhubungan langsung dengan masyarakat, menyerap aspirasi korban dan bersedia memperjuangkan kepentingan warga tanpa pretensi apa-apa (misalnya ingin mendapatkan proyek).
Akibat kebijakan 'masa mengambang' yang diterapkan oleh rezim Orba, banyak para pemimpin formal yang tidak mengakar ke masyarakat. Mereka tidak memiliki basis massa. Itu sebabnya, banyak pejabat menjadi gagap ketika harus menentukan kebijakan yang berdampak pada masyarakat. Mereka tidak berani mengambil risiko, karena mereka menyadari tidak punya basis dukungan yang tepat. Sementara di sisi lain, masyarakat sudah semakin kritis. Salah langkah, maka bisa didemo. Maka para pejabat pun cenderung mencari aman saja.
Di balik semua itu, ada hikmah yang bisa dipetik. Gempa ini memberi kesempatan kepada kekuatan masyarakat sipil untuk bangkit. Mereka mengorganisasi diri secara swadaya. Meski tak ada bantuan dari pemerintah, masyarakat sudah mulai menggeliat bangkit kembali. Ini dapat menjadi momentum yang tepat untuk mengikis dominasi negara.
Kami menerima kunjungan Jacob, dari Gereja Reformeed di Kanada. Dia diantar oleh Marvin dan Martin dari GenAssist. Kami memaparkan perkembangan proyek pembangunan rumah berukuran 3 x 4 meter. Hingga saat ini, sudah hampir 90 persen dari 279 unit rumah sudah selesai pengerjaannya. Sebagian rumah sudah memasang atap genting, sehingga sudah bisa dipakai untuk tempat berteduh.
Nilai proyek untuk setiap unit rumah sebesar 200 US$. Bantuan diberikan dalam bentuk satu rit pasir, 15 zak semen, besi (ring, kolom dll) dan kawat bendrat. Sedangkan penduduk menyediakan bata, genting, kusen dan tenaga kerja. Melihat hasil pekerjaan tim GKI, Jacob terlihat sangat terkesan. "Kami sangat senang bekerjasama dengan tim yang solid dan bekerja secara profesional," katanya. Dia mengambil beberapa foto rumah untuk dilaporkan ke Kanada.
Dalam kesempatan itu Jacob menceritakan kesulitan yang sedang mereka hadapi. Saat ini, bangsa Kanada sudah mengalami "disaster fatigue" atau "keletihan bencana." Akhir-akhir ini, banyak sekali terjadi bencana. Mulai dari Tsunami di Aceh, gempa di Pakistan dan Iran, gempa di Jawa Tengah hingga Tsunami kecil di Pangandaran. Berita-berita tentang bencana itu telah membuat bangsa Kanada mengalami kejenuhan. Itu sebabnya ada penurunan drastis dalam hal jumlah bantuan yang diberikan. Jacob mencontohkan, ketika terjadi Tsunami di Aceh, bantuan yang diberikan sebesar 6 juta US$. Sedangkan untuk gempa di Jogja dan Jawa Tengah ini "hanya" tersedia 300 ribu US$.
Saat ini, GenAssit tengah mengupayakan bantuan dari pemerintah Kanada. Namun hal ini tidak mudah, karena pemerintah Kanada memiliki rencana menyalurkan bantuan melalui Lembaga Multidonor. Maksudnya beberapa negara maju seperti Kanada, Jerman, Amerika, Perancis dll akan menggabungkan bantuan ke dalam satu lembaga donor. Jika ini terjadi, maka tidak ada jaminan bahwa bantuan tersebut akan diberikan kepada pihak yang tepat.
Kenyataan di lapangan menunjukkan, ada beberapa organisasi bantuan yang "sembarangan" dalam memberikan bantuan. Sebagai contoh adalah Organisasi Palang Merah dari sebuah negara maju di Eropa. Mereka punya program untuk membangun rumah transisi, berupa rumah dengan tiang dari kayu kelapa dan dinding bambu. Mereka membangun dua rumah percontohan di setiap desa. Setelah itu mereka menge-drop bertruk-truk dinding bambu dan kayu glugu (batang kelapa). Kepada warga desa, mereka berpesan, "Kami sudah membangun rumah percontohan. Ini bahan-bahan bangunan rumah yang dibutuhkan. Silakan membangun rumah dengan mencontoh rumah tersebut!" Sesudah itu mereka pergi 'mak semprung'.
Hingga kini, bahan-bahan bangunan tersebut masih teronggok di pojokan desa. Tidak ada warga desa yang menyentuh bangunan tersebut. Jika dibiarkan begitu terus-menerus, maka bahan bangunan tersebut akan mengalami kerusakan. Kalau tidak dimakan rayap, ya akan mengalami kelapukan karena sengatan panas dan kelembaban udara.
Persoalan lain yang menghambat rekonstruksi ini adalah sikap pemerintah yang tidak jelas. Pemerintah Kabupaten Klaten tidak mempunyai blue print penanganan gempa. Kebijakannya pun sering berubah-ubah. Ada kesan pemerintah bersikap ekstra hati-hati mengingat anggaran yang terbatas, sementara jumlah korban sangat besar (di Klaten lebih dari 40 ribu rumah yang roboh). Salah satu hambatan yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah adalah soal kriteria rumah yang akan dibantu pemerintah. Pejabat di pemda pernah mengatakan bahwa pemerintah tidak akan memberikan bantuan kepada rumah warga yang sudah dibangun lagi, tapi luas bangunannya melebihi 21 meter persegi. Meski begitu, keputusan ini bukan kebijakan resmi pemerintah kabupaten Klaten. Ada juga kabar bahwa bantuan disalurkan dalam tiga tahap. Tahap pertama disalurkan pada bulan Nopember. Bantuan berikutnya diberikan pada tahun depan dan tahun depannya lagi.
Jika ditilik lebih jauh, persoalan yang sesungguhnya bukan pada keterbatasan anggaran melainkan karena krisis kepemimpinan di kalangan pemerintah. Kenyataan menunjukkan bahwa pemerintah tidak berfungsi di wilayah gempa. Pejabat-pejabat pemerintah hanya berfungsi sebagai manajer, bukan sebagai leader. Mereka tidak punya visi, inisiatif dan keberanian mengambil risiko dalam menangangi gempa ini.
Pengalaman tim GKI menunjukkan, kami masih bisa membangun kembali rumah-rumah yang roboh hanya dengan dana yang semula akan dipakai untuk membuat tenda. Ini menunjukkan bahwa dana yang terbatas bukanlah penghambat utama. Kuncinya adalah kemampuan mengorganisasikan masyarakat (community develompment). Dengan pendekatan yang tepat, korban gempa sebenarnya bersedia bekerja untuk membangun kembali rumah mereka. Mereka juga tidak keberatan jika harus menyediakan sisa-sisa bangunan yang masih dipakai. Mereka juga rela menyediakan tenaga untuk mengerjakan pembangunan itu. Semua itu bisa dilakukan karena ada kepemimpinan dan pengorganisasian masyarakat. Kami selalu menjalin komunikasi dan kerjasama dengan ketua-ketua RT. Mereka inilah yang menjadi pemimpin sesungguhnya di masyarakat. Mereka berhubungan langsung dengan masyarakat, menyerap aspirasi korban dan bersedia memperjuangkan kepentingan warga tanpa pretensi apa-apa (misalnya ingin mendapatkan proyek).
Akibat kebijakan 'masa mengambang' yang diterapkan oleh rezim Orba, banyak para pemimpin formal yang tidak mengakar ke masyarakat. Mereka tidak memiliki basis massa. Itu sebabnya, banyak pejabat menjadi gagap ketika harus menentukan kebijakan yang berdampak pada masyarakat. Mereka tidak berani mengambil risiko, karena mereka menyadari tidak punya basis dukungan yang tepat. Sementara di sisi lain, masyarakat sudah semakin kritis. Salah langkah, maka bisa didemo. Maka para pejabat pun cenderung mencari aman saja.
Di balik semua itu, ada hikmah yang bisa dipetik. Gempa ini memberi kesempatan kepada kekuatan masyarakat sipil untuk bangkit. Mereka mengorganisasi diri secara swadaya. Meski tak ada bantuan dari pemerintah, masyarakat sudah mulai menggeliat bangkit kembali. Ini dapat menjadi momentum yang tepat untuk mengikis dominasi negara.
Baca Tulisan lainnya di blog Purnawan Kristanto [http://purnawan-kristanto.blogspot.com
]
]
Komentar